Kendaraan Akhir Zaman

Ikmal Gopi Jadi Pemateri Seminar Nasional Membela Keberlanjutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera

PADANG-LintasGAYO.co : Sutradara film dokumenter sejarah perjuangan Radio Rimba Raya (RRR), Ikmal Gopi menjadi salah satu pemateri dalam seminar nasional peringatan hari bela negara 2017 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu 20 Desember 2017.

Seminar dengan tema PDRI Membela Keberlanjutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera tersebut diikuti oleh lebih kurang 1500 peserta, turut dihadiri Wakikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah, jajaran SKPD se-Kota Padang dan para guru.

Menurut Kadis Pendidikan Kota Padang sekaligus ketua panitia, Barlius mengatakan, seminar nasional ini diisi oleh beberapa narasumber diantaranya, Prof. Dr. Mestika Zed dari Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE, Prof. Dr. Gusti Asnan (dosen sejarah Unand), Akmal (pengarang buku Presiden Prawiranegara) dan Ikmal Gopi (Sutradara film RRR).

“Seminar ini usulan dari Bapak Walikota, beliau sangat paham betul arti sejarah sebagai memupuk rasa cinta terhadap NKRI dan mengenal sejarah lahirnya hari Bela Negara ini,” sebut Barlius.

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah Bangsa Indonesia banyak sejarah-sejarah yang belum tercatat dengan baik. Sebagai generasi penerus, kaula muda harus terus berjuang. “Seperti kata presiden pertama kita, jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kamu berikan pada negara,” tegas Mahyeldi.

Ia pun mengajak semua kalangan untuk bersama mencari persamaan, bukan perbedaan, karena jika mengkaji perbedaan maka akan berakhir dengan perselisihan.

Sementara beberapa narasumber memaparkan materinya, yang dimulai dari penulis buku presiden Prawiranegara. Dalam kesempatan itu, Akmal berujar, nama Presiden Prawiranegara memang tidak pernah tersebut dalam runutan mantan presiden di Indonesia.

“Setiap kali novel Presiden Prawiranegara ini saya letakkan di meja kerja umumnya teman-teman kantor yang melihatnya akan diam sejenak lalu bertanya. “Gak salah nih, emang kita pernah memiliki Presiden bernama Syafrudin Prawiranegara?, bukankah presiden kita hanya Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dst. Tidak heran kalau setiap yang membaca judul novel ini umumnya akan memiliki pertanyaan yang serupa. Sejarah Indonesia memang mencatat kalau Syafrudin Prawiranegara pernah menjadi Presiden/Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 207 hari ( 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949). Namun karena dosa Syafrudin dimana ia terlibat dalam PRRI dan juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50 yang dimusuhi oleh rezim Soeharto maka nama dan jasa Syafruddin di seolah dikerdilkan sehingga terlupakan dalam ingatan masyarakat Indonesia,” tegasnya,

Di buku ini peristiwa berdirinya PDRI terdeskirpsian dengan detail. Dimulai dari kedatangan Bung Hatta pada November 1948 ke rumah Syafrudin Prawiranegara di Jogya yang menugaskan Syafruddin untuk berangkat ke Bukittinggi sesuai dengan kapasitasnya selaku Menteri Kemakmuran. Saat itu hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.

“Ketika Syafruddin berada di Bukittingi, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal dengan Agresi Militer II. Khawatir Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap, pemerintah segera membuat rencana untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara,” ujarnya,

“Dengan dramatisasi yang baik, buku ini mendeskripsikan dengan menarik bagaimana tegangnya situasi di Yogya saat Belanda melakukan agresi militernya dan bagaimana situasi kota Bukittinggi sebelum dan setelah dibumi hanguskan oleh tentara republik. Selain itu terungkap pula bagaimana suka duka perjalanan para petinggi PDRI ketika mengungsi menembus ke hutan belantara untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota kecil di tengah rimba Sumatera,” tambahnya.

“Mudah-mudah dengan adanya novel sejarah ini agar guru-guru di dunia pendidikan dapat memperkenalkan tokoh-tokoh sejarah yang selama ini mungkin tidak pernah kita kenal,” tandas Akmal.

Pemateri lainnya, Prof. Gusti Asnam (Dosen Sejarah unand), mengatakan, sejak Pengakuan dan penerimaan PDRI oleh pemerintahan SBY, kegairahan merayakan dan apresiasi terhadapnya terkesan biasa-biasa saja. Tidak hanya dipusat dan begitu juga di tingkat daerah.

“Berbagai rencana untuk membesarkan PDRI, namun saat ini kita sangat bersyukur karena Sdr Akmal sudah ikut membantu membeaarkan sejarah PDRI dengan membuat buku Presiden Prawiranegara,” katanya.

Ikmal Gopi yang diberi kesempatan sebagai pemateri ketiga menjelaskan detail tentang film Radio Rimba Raya yang dibuatnya sejak tahun 2008 itu.

“Radio Rimba Raya telah difilmkan dengan dibuatnya film dokumenter yang dibuat oleh Kanca Mara Production. Film ini berdurasi 90 menit, mengambil gambar dengan setting masa lalu di Kota Jakarta, Yogyakarta, Padang, Banda Aceh (Koetaradja), Kota Bireuen, dan Takengon,” katanya.

Dilanjutkan, persiapan pembuatan film dokumenter Radio Rimba Raya memakan waktu dua tahun lebih yang didahului dengan riset dan mulai pengambilan gambar sejak tanggal 1 Agustus 2008. Film sejarah itu dibuat dengan format layar lebar dengan sistem suara stereo digital.

“Di film ini menjelaskan pengaruh dan sangat bergunanya Radio Riba Raya Pada saat itu yang menyampaikan pesan-pesan dan juga melawan adu domba dari pihak Belanda saat PDRI dan agresi militer,” ujarnya.

Pematri terakhir, Prof. Mestika Zed (Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE), mengatakan, saat itu PDRI hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.

“Saat itu terjadi agresi militer II tanggal 19 desember 1948 dimana ibukota RI (Yogya) diserang, maka itulah yang di sebagai hari Bela negara. Sejarah PDRI ini sangat penting untuk diingat agar kita tau bagaimana sejarah kemerdekaan ini,” demikian Prof Mestika Zed.

Seminar Bela Negara Diikuti Ribuan Guru

PADANG.GO.ID -- Ribuan guru, siswa dan tokoh masyarakat menyimak khidmat pemaparan sejarah yang disampaikan pembicara dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Bela Negara di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu (20/12/2017).

Seminar ini mengambil tema “Membela Keberlajutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera”. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan, dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum merdeka, ada masa-masa kelam. Apa yang diketahui sekarang hanyalah sebagian kecil dari sejarah tersebut.

“Berapa banyak pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Berapa yang dicatat sejarah dan terlupakan,” kata Mahyeldi. Sebagai generasi penerus, kata Walikota, semestinya menghargai pengorbanan para pejuang tersebut dan berjuang mengisi kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan NKRI.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak masing-masing kita memiliki kejujuran menghargai sejarah, memiliki semangat persatuan dengan prinsip kesatuan yang terbingkai dalam NKRI,” papar Mahyeldi.

Seminar yang dipanitiai Dinas Pendidikan Kota Padang ini menghadirkan nara sumber Prof. Mestika Zet (sejarahwan), Akmal (penulis buku “Presiden Prawira Negara”), Prof. Gusti Asnan (Dosen Sejarah Unand) dan Ikmal Gopi (sutradara film documenter “Radio Rimba Raya”).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius menyebut, Hari Bela Negara adalah satu-satunya momentum sejarah di luar Jawa yang diperingati secara nasional. Tepatnya di Sumatera Barat saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Bukittinggi pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Ketika itu, Yogyakarta sempat dikuasai Belanda pada tahun 1948.

Agar Republik Indonesia tetap ada, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kedaulatan pemerintahan kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi. Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dijalankannya selama 207 hari. Setelah Agresi Militer Belanda II usai, Syafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno. Sejarah ini hampir hilang dalam ingatan warga. Ini harus disampaikan kepada anak didik di sekolah dan dipahami lebih luas oleh masyarakat.

"HBN adalah satu-satunya hari nasional yang kejadiannya di Sumatera Barat. Kita harus terus merespon dan mengingatnya," ucap Barlius.

Jika tidak ada PDRI pada saat itu berkemungkinan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi saat ini. Karena melalui medianya, Belanda mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Pemimpinnya sudah ditangkap.

Melalui Radio yang ada di Sumatera Barat dan Aceh (Radio Rimba Raya), berita tentang PDRI disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya pada waktu itu dunia internasional memberikan dukungan kepada Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda II. (Rel)

Ribuan Guru Ikuti Seminar Bela Negara di Universitas Negeri Padang

N3, Padang ~ Ribuan guru, siswa dan tokoh masyarakat menyimak khidmat pemaparan sejarah yang disampaikan pembicara dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Bela Negara di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu (20/12/2017). Seminar ini mengambil tema “Membela Keberlajutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera”.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan, dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum merdeka, ada masa-masa kelam. Apa yang diketahui sekarang hanyalah sebagian kecil dari sejarah tersebut.

“Berapa banyak pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Berapa yang dicatat sejarah dan terlupakan,” kata Mahyeldi.

Sebagai generasi penerus, kata Walikota, semestinya menghargai pengorbanan para pejuang tersebut dan berjuang mengisi kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan NKRI.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak masing-masing kita memiliki kejujuran menghargai sejarah, memiliki semangat persatuan dengan prinsip kesatuan yang terbingkai dalam NKRI,” papar Mahyeldi.

Seminar yang dipanitiai Dinas Pendidikan Kota Padang ini menghadirkan nara sumber Prof. Mestika Zet (sejarahwan), Akmal (penulis buku “Presiden Prawira Negara”), Prof. Gusti Asnan (Dosen Sejarah Unand) dan Ikmal Gopi (sutradara film documenter “Radio Rimba Raya”).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius menyebut, Hari Bela Negara adalah satu-satunya momentum sejarah di luar Jawa yang diperingati secara nasional. Tepatnya di Sumatera Barat saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Bukittinggi pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Ketika itu, Jakarta sempat dikuasai Belanda pada tahun 1948. Agar Republik Indonesia tetap ada, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kedaulatan pemerintahan kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi.

Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dijalankannya selama 207 hari. Setelah Agresi Militer Belanda II usai, Syafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno.

Sejarah ini hampir hilang dalam ingatan warga. Ini harus disampaikan kepada anak didik di sekolah dan dipahami lebih luas oleh masyarakat.

"HBN adalah satu-satunya hari nasional yang kejadiannya di Sumatera Barat. Kita harus terus merespon dan mengingatnya," ucap Barlius.

Jika tidak ada PDRI pada saat itu berkemungkinan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi saat ini. Karena melalui medianya, Belanda mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Pemimpinnya sudah ditangkap.

Melalui Radio yang ada di Sumatera Barat dan Aceh (Radio Rimba Raya), berita tentang PDRI disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya pada waktu itu dunia internasional memberikan dukungan kepada Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda II. (DU/Zal/Ch)

Kisah Sejarah Radio Rimba Raya

KBRN, Jakarta : Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah menjadi saksi dan kisah yang berkesan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan dan sejarah perlawanan agresi 1 Maret 1949 yang disiarkan Radio Rimba Raya didengar di dunia saat itu, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sutradara Film Dokumenter Sejarah Rimba Raya Ikmal Gopi mengisahkan tentang pembuatan Film Dokumenter Sejarah Radio Rimba Raya. Awalnya kisah Radio Rimba Raya hanya dikisahkan dan cerita turun-temurun dan tidak ada literatur yang melengkapinya.

“Radio Rimba Raya itu sejarah lokal, dan saya tidak mendapatkan data-data itu di Jakarta baik dalam bentuk buku secara keseluruhan. Kemudian muncul keraguan saya tentang Radio Rimba Raya,” katanya dalam dialog RRI, Kamis (7/9/2017). 

Ikmal mengaku mengangkat Radio Rimba Raya dari ketidaktahuan dan hanya sejarah dari mulut ke mulut.

“Dan katanya ini radio perjuangan,” ujarnya. 

Ikmal mengaku sempat mencoba mencari informasi tentang Radio Rimba Raya itu melalui internet namun tetap tidak ada data yang diharapkan. Ia pun mencoba ke Takengon pada tahun 2008 dan mulai melakukan riset tahun 2006 dan 2007 dan sempat mengambil dari sejarawan almarhum Ayakobi. 

“Banyak sejarah itu Radio Rimba Raya itu dongeng dan bisa dirilis ke luar negeri, India dan ke PBB. Data-data saya dapat dan tahun 2008 ke Aceh. Ternyata di Aceh Radio Rimba Raya itu mempunyai hubungan ke Pemerintahan Indonesia dan ada hubungannya dengan Yogyakarta. Setelah saya membaca sejarah Agresi 1949 saya tidak menemukan sejarahnya,” terangnya. 

Untuk melakukan penelitian, Ikmal melakukan riset ke berbagai kota di Indonesia, yakni Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banda Aceh, Payakumbu, Gunung Kidul, Karang Anyar, Bliter hingga Tulung Agung. 

“Poin penting dalam Radio Rimba Raya itu di Yogyakarta selama 6 jam. Serangan 1 Maret diriley ke PDRI dan diriley ke Banda Aceh dan masuk ke Takengon dan Rimba Raya. Serangan 1 Maret itu disiarkan di Radio Rimba Raya. Dan itu berpengaruh terjadilah perjanjian Roem Royen. Ini karena Radio Rimba Raya,” imbuhnya. 

Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Irmansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan akan selalu memberikan dukungan kepada Radio Rimba Raya. 

“Kita selalu memberikan dukungan formil untuk Radio Rimba Raya,” tandasnya. (SAS/DS)

Jadikan Tugu Radio Rimba Raya Sebagai Wisata Pers

Plt Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo di dampingi unsur Forkopimda Bener Meriah, foto di Kompleks Tugu Radio Rimba Raya, Bener Meriah, Kamis (9/2/2017). [Joniful Bahri]

BIREUEN - Radio Rimba Raya memiliki  peran penting dalam perjuangan tahun 1948 saat agresi Belanda mengumumkan bahwa Indonesia tidak ada lagi. Saat itu Radio Rimba Raya dengan lantang mengumumkan bahwa Indonesia masih ada, dalam siarannya yang bisa ditangkap di luar negeri, sehingga dunia tahu jika Indonesia masih ada.Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-71 yang dipusatkan di kompleks Tugu Radio Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (9/2/2017).

“Untuk itu kita terus berjuang, agar Tugu Radio Rimba Raya ini diakui oleh nasional. Untuk direnovasi supaya menjadi tempat wisata pers ke depan,” katanya
Momentum HPN bisa dimanfaatkan supaya bisa membangun spirit. Semua pihak terutama guru, juga disarankan untuk memperkenalkan Tugu Rimba Raya kepada murid-muridnya
Di bagian lain, Darjo  juga mengatakan, peran pers sangat penting, maka dengan  HPN ini menjadi ajang silaturrahmi, untuk terus mengembangkan potensi jurnalistik.

“Perkembangan pers semakin canggih sejak internet berkembang, di mana berita tidak hanya kita baca secara cetak, tapi bisa juga kita baca secara elektronik. Harapan saya dunia pers di Indonesia semoga makin baik,” kata Darjo.

Namun sayangnya keberadaan Tugu Radio Rimba Raya belum mendapat legelitas  dari pemerintah pusat, atau belum diakui secara nasional. Oleh sebab itu, insan pers harus mempromosikan tugu ini supaya diakui oleh pemerintah.

Upacara  HPN ke-71 diikuti oleh unsur Forkopimda Bener Meriah dan ratusan pelajar, mahasiswa, PNS di jajaran Pemkab Menerima Meriah, dan TNI/Polri.

Narsum di RRI Jakarta, Bupati Ahmadi : Radio Rimba Raya Harus Dapatkan Legitimasi

Posted by: lintasgayo.co in Keber Ari Ranto, Sara Sagi, Sosial Budaya, Terbaru 09/07/2017Comments Offon Narsum di RRI Jakarta, Bupati Ahmadi : Radio Rimba Raya Harus Dapatkan Legitimasi 812 Views

JAKARTA-LintasGAYO.co : Legitimasi Radio Rimba Raya yang sangat berjasa dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di awal-awal kemerdekaan RI akan diperjuangkan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pernyataan ini diutarakan saat menjadi narasumber dialog interaktif di studio Pro 3 RRI Jakarta, Kamis 7 September 2017.

“Kita akan perjuangkan legitimasi RRR sebagai media perjuangan, setelah legitimasi diperoleh, baru dilanjutkan dengan program-program lainnya,” ujar Bupati Ahmadi didampingi narsum lainnya, sutradara film dokumenter RRR, Ikmal Gopi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah, Irmansyah,S.STP.

Bentuk legitimasi yang dimaksud Bupati, adalah penetapan sebagai Cagar Sejarah oleh pemerintah pusat.

Menambahkan paparan Bupati, Kadiskom Irmansyah menyatakan Pemerintah Bener Meriah sudah melakukan sejumlah upaya dalam memperoleh legitimasi tersebut, antara lain melakukan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 di lokasi tugu RRR dengan peserta para wartawan dari 3 kabupaten, Aceh Tengah, Bireuen dan Bener Meriah sendiri.

“Tahun depan, kita mewacanakan akan menggelar peringatan HPN tingkat Provinsi Aceh di lokasi tersebut,” ujar Irmansyah diamini Bupati Ahmadi.

Dialog berdurasi 30 menit itu turut diwarnai pernyataan Nurdin Aman Tursina yang menyatakan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Tanoh Gayo adalah kampung halamannya yang kedua saat meresmikan Bandara Kelas III Rembele, tahun 2015 silam.

Diundangnya Bupati dan rombongan sebagai Narsum ini dalam kaitan peringatan Hari Radio Nasional ke 72, tanggal 11 September 2017 mendatang dimana Bupati Ahmadi turut sebagai Undangan Istimewa. [Zuhri Sinatra]