Ikmal Gopi Jadi Pemateri Seminar Nasional Membela Keberlanjutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera

PADANG-LintasGAYO.co : Sutradara film dokumenter sejarah perjuangan Radio Rimba Raya (RRR), Ikmal Gopi menjadi salah satu pemateri dalam seminar nasional peringatan hari bela negara 2017 di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Rabu 20 Desember 2017.

Seminar dengan tema PDRI Membela Keberlanjutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera tersebut diikuti oleh lebih kurang 1500 peserta, turut dihadiri Wakikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah, jajaran SKPD se-Kota Padang dan para guru.

Menurut Kadis Pendidikan Kota Padang sekaligus ketua panitia, Barlius mengatakan, seminar nasional ini diisi oleh beberapa narasumber diantaranya, Prof. Dr. Mestika Zed dari Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE, Prof. Dr. Gusti Asnan (dosen sejarah Unand), Akmal (pengarang buku Presiden Prawiranegara) dan Ikmal Gopi (Sutradara film RRR).

“Seminar ini usulan dari Bapak Walikota, beliau sangat paham betul arti sejarah sebagai memupuk rasa cinta terhadap NKRI dan mengenal sejarah lahirnya hari Bela Negara ini,” sebut Barlius.

Sementara Walikota Padang, Mahyeldi Ansyarullah dalam sambutannya mengatakan, dalam sejarah Bangsa Indonesia banyak sejarah-sejarah yang belum tercatat dengan baik. Sebagai generasi penerus, kaula muda harus terus berjuang. “Seperti kata presiden pertama kita, jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu, tapi tanyalah apa yang telah kamu berikan pada negara,” tegas Mahyeldi.

Ia pun mengajak semua kalangan untuk bersama mencari persamaan, bukan perbedaan, karena jika mengkaji perbedaan maka akan berakhir dengan perselisihan.

Sementara beberapa narasumber memaparkan materinya, yang dimulai dari penulis buku presiden Prawiranegara. Dalam kesempatan itu, Akmal berujar, nama Presiden Prawiranegara memang tidak pernah tersebut dalam runutan mantan presiden di Indonesia.

“Setiap kali novel Presiden Prawiranegara ini saya letakkan di meja kerja umumnya teman-teman kantor yang melihatnya akan diam sejenak lalu bertanya. “Gak salah nih, emang kita pernah memiliki Presiden bernama Syafrudin Prawiranegara?, bukankah presiden kita hanya Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, dst. Tidak heran kalau setiap yang membaca judul novel ini umumnya akan memiliki pertanyaan yang serupa. Sejarah Indonesia memang mencatat kalau Syafrudin Prawiranegara pernah menjadi Presiden/Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) selama 207 hari ( 19 Desember 1948 – 13 Juli 1949). Namun karena dosa Syafrudin dimana ia terlibat dalam PRRI dan juga merupakan salah satu penandatangan petisi 50 yang dimusuhi oleh rezim Soeharto maka nama dan jasa Syafruddin di seolah dikerdilkan sehingga terlupakan dalam ingatan masyarakat Indonesia,” tegasnya,

Di buku ini peristiwa berdirinya PDRI terdeskirpsian dengan detail. Dimulai dari kedatangan Bung Hatta pada November 1948 ke rumah Syafrudin Prawiranegara di Jogya yang menugaskan Syafruddin untuk berangkat ke Bukittinggi sesuai dengan kapasitasnya selaku Menteri Kemakmuran. Saat itu hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.

“Ketika Syafruddin berada di Bukittingi, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda menyerang ibu kota Yogyakarta. Peristiwa itu dikenal dengan Agresi Militer II. Khawatir Bung Karno dan Bung Hatta tertangkap, pemerintah segera membuat rencana untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera yang akan dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara,” ujarnya,

“Dengan dramatisasi yang baik, buku ini mendeskripsikan dengan menarik bagaimana tegangnya situasi di Yogya saat Belanda melakukan agresi militernya dan bagaimana situasi kota Bukittinggi sebelum dan setelah dibumi hanguskan oleh tentara republik. Selain itu terungkap pula bagaimana suka duka perjalanan para petinggi PDRI ketika mengungsi menembus ke hutan belantara untuk menjalankan roda pemerintahan di sebuah kota kecil di tengah rimba Sumatera,” tambahnya.

“Mudah-mudah dengan adanya novel sejarah ini agar guru-guru di dunia pendidikan dapat memperkenalkan tokoh-tokoh sejarah yang selama ini mungkin tidak pernah kita kenal,” tandas Akmal.

Pemateri lainnya, Prof. Gusti Asnam (Dosen Sejarah unand), mengatakan, sejak Pengakuan dan penerimaan PDRI oleh pemerintahan SBY, kegairahan merayakan dan apresiasi terhadapnya terkesan biasa-biasa saja. Tidak hanya dipusat dan begitu juga di tingkat daerah.

“Berbagai rencana untuk membesarkan PDRI, namun saat ini kita sangat bersyukur karena Sdr Akmal sudah ikut membantu membeaarkan sejarah PDRI dengan membuat buku Presiden Prawiranegara,” katanya.

Ikmal Gopi yang diberi kesempatan sebagai pemateri ketiga menjelaskan detail tentang film Radio Rimba Raya yang dibuatnya sejak tahun 2008 itu.

“Radio Rimba Raya telah difilmkan dengan dibuatnya film dokumenter yang dibuat oleh Kanca Mara Production. Film ini berdurasi 90 menit, mengambil gambar dengan setting masa lalu di Kota Jakarta, Yogyakarta, Padang, Banda Aceh (Koetaradja), Kota Bireuen, dan Takengon,” katanya.

Dilanjutkan, persiapan pembuatan film dokumenter Radio Rimba Raya memakan waktu dua tahun lebih yang didahului dengan riset dan mulai pengambilan gambar sejak tanggal 1 Agustus 2008. Film sejarah itu dibuat dengan format layar lebar dengan sistem suara stereo digital.

“Di film ini menjelaskan pengaruh dan sangat bergunanya Radio Riba Raya Pada saat itu yang menyampaikan pesan-pesan dan juga melawan adu domba dari pihak Belanda saat PDRI dan agresi militer,” ujarnya.

Pematri terakhir, Prof. Mestika Zed (Pusat kajian sosial Budaya dan ekonomi/PKSBE), mengatakan, saat itu PDRI hanya Yogya, Bukittinggi, dan Aceh yang bukan merupakan bagian negara federal bentukan Van Mook. Jadi tiga tempat itulah yang merupakan benteng pertahanan Republik.

“Saat itu terjadi agresi militer II tanggal 19 desember 1948 dimana ibukota RI (Yogya) diserang, maka itulah yang di sebagai hari Bela negara. Sejarah PDRI ini sangat penting untuk diingat agar kita tau bagaimana sejarah kemerdekaan ini,” demikian Prof Mestika Zed.

Seminar Bela Negara Diikuti Ribuan Guru

PADANG.GO.ID -- Ribuan guru, siswa dan tokoh masyarakat menyimak khidmat pemaparan sejarah yang disampaikan pembicara dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Bela Negara di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu (20/12/2017).

Seminar ini mengambil tema “Membela Keberlajutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera”. Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan, dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum merdeka, ada masa-masa kelam. Apa yang diketahui sekarang hanyalah sebagian kecil dari sejarah tersebut.

“Berapa banyak pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Berapa yang dicatat sejarah dan terlupakan,” kata Mahyeldi. Sebagai generasi penerus, kata Walikota, semestinya menghargai pengorbanan para pejuang tersebut dan berjuang mengisi kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan NKRI.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak masing-masing kita memiliki kejujuran menghargai sejarah, memiliki semangat persatuan dengan prinsip kesatuan yang terbingkai dalam NKRI,” papar Mahyeldi.

Seminar yang dipanitiai Dinas Pendidikan Kota Padang ini menghadirkan nara sumber Prof. Mestika Zet (sejarahwan), Akmal (penulis buku “Presiden Prawira Negara”), Prof. Gusti Asnan (Dosen Sejarah Unand) dan Ikmal Gopi (sutradara film documenter “Radio Rimba Raya”).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius menyebut, Hari Bela Negara adalah satu-satunya momentum sejarah di luar Jawa yang diperingati secara nasional. Tepatnya di Sumatera Barat saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) Bukittinggi pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Ketika itu, Yogyakarta sempat dikuasai Belanda pada tahun 1948.

Agar Republik Indonesia tetap ada, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kedaulatan pemerintahan kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi. Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dijalankannya selama 207 hari. Setelah Agresi Militer Belanda II usai, Syafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno. Sejarah ini hampir hilang dalam ingatan warga. Ini harus disampaikan kepada anak didik di sekolah dan dipahami lebih luas oleh masyarakat.

"HBN adalah satu-satunya hari nasional yang kejadiannya di Sumatera Barat. Kita harus terus merespon dan mengingatnya," ucap Barlius.

Jika tidak ada PDRI pada saat itu berkemungkinan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi saat ini. Karena melalui medianya, Belanda mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Pemimpinnya sudah ditangkap.

Melalui Radio yang ada di Sumatera Barat dan Aceh (Radio Rimba Raya), berita tentang PDRI disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya pada waktu itu dunia internasional memberikan dukungan kepada Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda II. (Rel)

Ribuan Guru Ikuti Seminar Bela Negara di Universitas Negeri Padang

N3, Padang ~ Ribuan guru, siswa dan tokoh masyarakat menyimak khidmat pemaparan sejarah yang disampaikan pembicara dalam Seminar Nasional Peringatan Hari Bela Negara di Auditorium Universitas Negeri Padang, Rabu (20/12/2017). Seminar ini mengambil tema “Membela Keberlajutan NKRI dari Belantara Hutan Sumatera”.

Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya menyampaikan, dalam sejarah bangsa Indonesia sebelum merdeka, ada masa-masa kelam. Apa yang diketahui sekarang hanyalah sebagian kecil dari sejarah tersebut.

“Berapa banyak pejuang-pejuang yang telah berkorban untuk kemerdekaan negeri ini. Berapa yang dicatat sejarah dan terlupakan,” kata Mahyeldi.

Sebagai generasi penerus, kata Walikota, semestinya menghargai pengorbanan para pejuang tersebut dan berjuang mengisi kemerdekaan serta mempertahankan keutuhan NKRI.

“Dalam kesempatan ini saya mengajak masing-masing kita memiliki kejujuran menghargai sejarah, memiliki semangat persatuan dengan prinsip kesatuan yang terbingkai dalam NKRI,” papar Mahyeldi.

Seminar yang dipanitiai Dinas Pendidikan Kota Padang ini menghadirkan nara sumber Prof. Mestika Zet (sejarahwan), Akmal (penulis buku “Presiden Prawira Negara”), Prof. Gusti Asnan (Dosen Sejarah Unand) dan Ikmal Gopi (sutradara film documenter “Radio Rimba Raya”).

Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Barlius menyebut, Hari Bela Negara adalah satu-satunya momentum sejarah di luar Jawa yang diperingati secara nasional. Tepatnya di Sumatera Barat saat Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)

Bukittinggi pernah menjadi ibukota sementara Republik Indonesia. Ketika itu, Jakarta sempat dikuasai Belanda pada tahun 1948. Agar Republik Indonesia tetap ada, Presiden Soekarno menyerahkan mandat kedaulatan pemerintahan kepada Syafrudin Prawiranegara di Bukittinggi.

Syafrudin Prawiranegara membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dijalankannya selama 207 hari. Setelah Agresi Militer Belanda II usai, Syafrudin Prawiranegara menyerahkan kembali pemerintahan kepada Soekarno.

Sejarah ini hampir hilang dalam ingatan warga. Ini harus disampaikan kepada anak didik di sekolah dan dipahami lebih luas oleh masyarakat.

"HBN adalah satu-satunya hari nasional yang kejadiannya di Sumatera Barat. Kita harus terus merespon dan mengingatnya," ucap Barlius.

Jika tidak ada PDRI pada saat itu berkemungkinan Republik Indonesia sudah tidak ada lagi saat ini. Karena melalui medianya, Belanda mengkampanyekan kepada dunia internasional bahwa Indonesia sudah mereka kuasai. Pemimpinnya sudah ditangkap.

Melalui Radio yang ada di Sumatera Barat dan Aceh (Radio Rimba Raya), berita tentang PDRI disiarkan ke seluruh dunia. Akibatnya pada waktu itu dunia internasional memberikan dukungan kepada Indonesia dan mengecam Agresi Militer Belanda II. (DU/Zal/Ch)

Kisah Sejarah Radio Rimba Raya

KBRN, Jakarta : Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah menjadi saksi dan kisah yang berkesan dalam perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan dan sejarah perlawanan agresi 1 Maret 1949 yang disiarkan Radio Rimba Raya didengar di dunia saat itu, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sutradara Film Dokumenter Sejarah Rimba Raya Ikmal Gopi mengisahkan tentang pembuatan Film Dokumenter Sejarah Radio Rimba Raya. Awalnya kisah Radio Rimba Raya hanya dikisahkan dan cerita turun-temurun dan tidak ada literatur yang melengkapinya.

“Radio Rimba Raya itu sejarah lokal, dan saya tidak mendapatkan data-data itu di Jakarta baik dalam bentuk buku secara keseluruhan. Kemudian muncul keraguan saya tentang Radio Rimba Raya,” katanya dalam dialog RRI, Kamis (7/9/2017). 

Ikmal mengaku mengangkat Radio Rimba Raya dari ketidaktahuan dan hanya sejarah dari mulut ke mulut.

“Dan katanya ini radio perjuangan,” ujarnya. 

Ikmal mengaku sempat mencoba mencari informasi tentang Radio Rimba Raya itu melalui internet namun tetap tidak ada data yang diharapkan. Ia pun mencoba ke Takengon pada tahun 2008 dan mulai melakukan riset tahun 2006 dan 2007 dan sempat mengambil dari sejarawan almarhum Ayakobi. 

“Banyak sejarah itu Radio Rimba Raya itu dongeng dan bisa dirilis ke luar negeri, India dan ke PBB. Data-data saya dapat dan tahun 2008 ke Aceh. Ternyata di Aceh Radio Rimba Raya itu mempunyai hubungan ke Pemerintahan Indonesia dan ada hubungannya dengan Yogyakarta. Setelah saya membaca sejarah Agresi 1949 saya tidak menemukan sejarahnya,” terangnya. 

Untuk melakukan penelitian, Ikmal melakukan riset ke berbagai kota di Indonesia, yakni Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Banda Aceh, Payakumbu, Gunung Kidul, Karang Anyar, Bliter hingga Tulung Agung. 

“Poin penting dalam Radio Rimba Raya itu di Yogyakarta selama 6 jam. Serangan 1 Maret diriley ke PDRI dan diriley ke Banda Aceh dan masuk ke Takengon dan Rimba Raya. Serangan 1 Maret itu disiarkan di Radio Rimba Raya. Dan itu berpengaruh terjadilah perjanjian Roem Royen. Ini karena Radio Rimba Raya,” imbuhnya. 

Kepala Dinas Kominfo Bener Meriah Irmansyah mengatakan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyatakan akan selalu memberikan dukungan kepada Radio Rimba Raya. 

“Kita selalu memberikan dukungan formil untuk Radio Rimba Raya,” tandasnya. (SAS/DS)

Jadikan Tugu Radio Rimba Raya Sebagai Wisata Pers

Plt Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo di dampingi unsur Forkopimda Bener Meriah, foto di Kompleks Tugu Radio Rimba Raya, Bener Meriah, Kamis (9/2/2017). [Joniful Bahri]

BIREUEN - Radio Rimba Raya memiliki  peran penting dalam perjuangan tahun 1948 saat agresi Belanda mengumumkan bahwa Indonesia tidak ada lagi. Saat itu Radio Rimba Raya dengan lantang mengumumkan bahwa Indonesia masih ada, dalam siarannya yang bisa ditangkap di luar negeri, sehingga dunia tahu jika Indonesia masih ada.Hal ini dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bener Meriah, Hasanuddin Darjo saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-71 yang dipusatkan di kompleks Tugu Radio Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah, Kamis (9/2/2017).

“Untuk itu kita terus berjuang, agar Tugu Radio Rimba Raya ini diakui oleh nasional. Untuk direnovasi supaya menjadi tempat wisata pers ke depan,” katanya
Momentum HPN bisa dimanfaatkan supaya bisa membangun spirit. Semua pihak terutama guru, juga disarankan untuk memperkenalkan Tugu Rimba Raya kepada murid-muridnya
Di bagian lain, Darjo  juga mengatakan, peran pers sangat penting, maka dengan  HPN ini menjadi ajang silaturrahmi, untuk terus mengembangkan potensi jurnalistik.

“Perkembangan pers semakin canggih sejak internet berkembang, di mana berita tidak hanya kita baca secara cetak, tapi bisa juga kita baca secara elektronik. Harapan saya dunia pers di Indonesia semoga makin baik,” kata Darjo.

Namun sayangnya keberadaan Tugu Radio Rimba Raya belum mendapat legelitas  dari pemerintah pusat, atau belum diakui secara nasional. Oleh sebab itu, insan pers harus mempromosikan tugu ini supaya diakui oleh pemerintah.

Upacara  HPN ke-71 diikuti oleh unsur Forkopimda Bener Meriah dan ratusan pelajar, mahasiswa, PNS di jajaran Pemkab Menerima Meriah, dan TNI/Polri.

Narsum di RRI Jakarta, Bupati Ahmadi : Radio Rimba Raya Harus Dapatkan Legitimasi

Posted by: lintasgayo.co in Keber Ari Ranto, Sara Sagi, Sosial Budaya, Terbaru 09/07/2017Comments Offon Narsum di RRI Jakarta, Bupati Ahmadi : Radio Rimba Raya Harus Dapatkan Legitimasi 812 Views

JAKARTA-LintasGAYO.co : Legitimasi Radio Rimba Raya yang sangat berjasa dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di awal-awal kemerdekaan RI akan diperjuangkan oleh Bupati Bener Meriah Ahmadi.

Pernyataan ini diutarakan saat menjadi narasumber dialog interaktif di studio Pro 3 RRI Jakarta, Kamis 7 September 2017.

“Kita akan perjuangkan legitimasi RRR sebagai media perjuangan, setelah legitimasi diperoleh, baru dilanjutkan dengan program-program lainnya,” ujar Bupati Ahmadi didampingi narsum lainnya, sutradara film dokumenter RRR, Ikmal Gopi dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bener Meriah, Irmansyah,S.STP.

Bentuk legitimasi yang dimaksud Bupati, adalah penetapan sebagai Cagar Sejarah oleh pemerintah pusat.

Menambahkan paparan Bupati, Kadiskom Irmansyah menyatakan Pemerintah Bener Meriah sudah melakukan sejumlah upaya dalam memperoleh legitimasi tersebut, antara lain melakukan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2016 di lokasi tugu RRR dengan peserta para wartawan dari 3 kabupaten, Aceh Tengah, Bireuen dan Bener Meriah sendiri.

“Tahun depan, kita mewacanakan akan menggelar peringatan HPN tingkat Provinsi Aceh di lokasi tersebut,” ujar Irmansyah diamini Bupati Ahmadi.

Dialog berdurasi 30 menit itu turut diwarnai pernyataan Nurdin Aman Tursina yang menyatakan Presiden Joko Widodo pernah menyatakan bahwa Tanoh Gayo adalah kampung halamannya yang kedua saat meresmikan Bandara Kelas III Rembele, tahun 2015 silam.

Diundangnya Bupati dan rombongan sebagai Narsum ini dalam kaitan peringatan Hari Radio Nasional ke 72, tanggal 11 September 2017 mendatang dimana Bupati Ahmadi turut sebagai Undangan Istimewa. [Zuhri Sinatra]

Radio Rimba Raya: Monumen Pers yang Terlupakan

Syukri Muhammad SyukriMEDIA HIGHLIGHT HEADLINE

      Tugu Radio Rimba Raya di Kabupaten Bener Meriah (Sumber foto: Khalisuddin)

Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 9 Februari 2017, puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2017 dirayakan dengan cukup meriah di Lapangan Tantui, Kota Ambon, Maluku. Tidak tanggung-tanggung, acara itu langsung dihadiri oleh Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana, serta para insan pers.

Pada kesempatan itu, Presiden pun mengajak seluruh insan pers bersama-sama dengan pemerintah menyetop dan mengurangi berita bohong dan hoax atau berita fitnah lainnya. Ia meminta media arus utama harus mampu meluruskan hal-hal yang bengkok, dan membuat jernih kembali media sosial (sumber: www.haripersnasional.com).

Kenapa Presiden mengajak insan pers untuk mengurangi berita hoax? Sebegitu strategiskah peran pers dalam kehidupan bangsa ini? Pasti, karena menurut Undang-undang Nomor Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers ditegaskan bahwa:

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan meyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Nah, sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, pers dapat “mewarnai” persepsi pembaca, pendengar maupun pemirsa. Bukan itu saja, informasi yang disajikan insan pers dapat mempengaruhi kebijakan nasional maupun dunia internasional.

Buktinya, eksistensi Indonesia yang nyaris pudar pada tahun 1948, kembali diakui dunia internasional. Informasi suara yang disampaikan oleh insan pers melalui sebuah stasion radio bernama Radio Rimba Raya, menjadi alat bukti bagi LN Palar berbicara di Dewan Keamanan PBB bahwa “perjuangan rakyat Indonesia belum berakhir.”

Bagaimana kisahnya? Perang “udara” antara Radio Rimba Raya yang dipancarkan dari hutan Krueng Simpo Bireuen dengan stasion radio Belanda yang dipancarkan dari Medan, Batavia termasuk Radio Hilversium dari Holland, ternyata dipantau oleh DR Sudarsono, Kepala Perwakilan RI di India. Kemudian, DR Sudarsono meneruskan informasi perang “udara” itu kepada LN Palar, Kepala Perwakilan RI di PBB.

Informasi-informasi yang dipancarkan oleh Radio Rimba Raya itulah menjadi bahan LN Palar berjuang di Dewan Keamanan PBB. Informasi itu mematahkan berita hoax yang sebelumnya disebarkan oleh Radio Batavia dan Radio Hilversium. Dalam siarannya, radio itu menyatakan: perjuangan rakyat Indonesia sudah lumpuh dan para pemimpinnya sudah ditangkap.

Akibat bantahan LN Palar membuat pihak Belanda murka. Mereka mengirim pesawat tempur untuk menghancurkan perangkat radio perjuangan tersebut. Insan pers pejuang yang mengoperasionalkan radio tersebut memindahkan perangkat radio dari Kreung Simpo ke pegunungan Cot Gue Aceh Besar.

Ternyata, pihak Belanda berhasil mencium lokasi baru itu di Cot Gue. Kemudian, pada tanggal 20 Desember 1948 Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, Teungku Muhammad Daud Beureu-eh memerintahkan supaya stasion radio tersebut dipindahkan ke pegunungan Rimba Raya di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah.

Pesawat tempur Belanda tidak dapat mendeteksi keberadaan perangkat radio itu yang disembunyikan di tengah hutan belantara. Alhasil Radio Rimba Raya dapat “mengangkasa” tanpa khawatir dibombardir oleh pesawat-pesawat Belanda. Hebatnya, insan pers pejuang itu bukan hanya “mengangkasa” dengan bahasa Indonesia, mereka juga menggunakan berbagai bahasa seperti bahasa Inggris, Urdu, Arab, Belanda, dan bahasa Cina.

“...Suara RRI pun tidak kedengaran lagi. Hanya Radio Rimba Raya ini dalam situasi transisi yang sulit itu, dapat berfungsi sebagai alat perjuangan yang mampu menyalurkan aspirasi nasional. Kefakuman itu segera dapat diisi, sehingga rakyat Indonesia tidak mudah diombang-ambingkan oleh isu-isu yang menafikan perjuangan republik, baik di dalam maupun di luar negeri,” tulis AK Jakobi dalam buku Aceh Daerah Modal (1992).

Keterangan AK Jakobi tersebut bukan isapan jempol. Jenderal TNI (Purn) TB Simatupang sudah mengungkapkan terlebih dahulu dalam buku “Laporan Dari Banaran” yang diterbitkan oleh PT Pembangunan, Jakarta (1959). Di situ Simatupang mensinyalir: “Selain pemancar yang ada di Wonosari, Jawa, masih terdapat pemancar radio yang kuat di Sumatera, yaitu di Kutaradja.”

Pemancar radio yang kuat di Sumatera itulah bernama Radio Rimba Raya, yang mempunyai daya pancar dengan kekuatan 350 watt telegrafi dan 300 watt telefoni. Dengan daya pancar sekuat itu diharapkan dapat menjangkau pendengar di Penang, Kuala Lumpur, Singapura dan semenanjung Malaya.

“...kalau siaran sudah sampai di Malaya, itu berarti pesan-pesan telah menyebar ke seluruh dunia,” ungkap Bustanil Arifin, salah seorang pelaku sejarah dalam Perang Kemerdekaan di Aceh, sebagaimana ditulis dalam buku Aceh Daerah Modal.

Selain itu, dengan bantuan radio tersebut, para pejuang di Aceh dapat menjalin komunikasi dengan pimpinan pusat perjuangan gerilya di sekitar pedalaman Yogyakarta dan Surakarta. Sebab, pada saat itu itu hanya ada tiga pemancar gerilya yang masih beroperasi secara terbuka. Siaran republik yang dipancarkan dari hutan Surakarta, siaran PDRI di Suliki Sumatera Barat, dan Radio Rimba Raya yang dipancarkan dari belantara Aceh Tengah.

Pada tanggal 30 Desember 1948 ada informasi penting yang disiarkan oleh radio PDRI di Suliki Sumatera Barat. Informasi itu selanjutnya direlay oleh Radio Rimba Raya dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia serta luar negeri. Informasi penting tersebut berisi 4 butir Keputusan Ketua PDRI: 

(1) Seluruh aparatur pemerintah RI supaya bekerja terus seperti biasa dimana saja berada untuk menyelamatkan Proklamasi 17 Agustus 1945; 

(2) Untuk Pulau Jawa dibentuk Komisariat PDRI yang terdiri dari Susanto Tirtoprodjo, IY Kasimo, KH Masjkur, Supomo, dan RP Suroso; 

(3) Pimpinan Angkatan Perang tetap dikukuhkan Jenderal Soedirman sebagai pimpinan gerilyawan Indonesia;

(4) Panglima Jawa ditetapkan Kolonel AH Nasution dan Penglima Sumatera Kolonel R Hidayat, Panglima ALRI Kolonel M. Nazir, Panglima AURI Kolonel Udara H. Sujono, dan Kepala Kepolisian Negara Komisaris Polisi Umar Said.  

Tukar menukar informasi antar insan pers radio itu memberi manfaat luar biasa bagi perjuangan menegakkan Republik Indonesia. Buktinya, ketika radio republik yang beroperasi di hutan Surakarta menyiarkan informasi Serangan Umum 1 Maret 1949, siarannya terpantau oleh Radio Rimba Raya.

Saat itu pula, Radio Rimba Raya menyiarkan kembali secara luas ke luar negeri dengan menggunakan berbagai bahasa. Bukan berita saja yang mengangkasa, insan pers Radio Rimba Raya juga mengirim radio telefoni kepada semua perwakilan RI di luar negeri dan Ketua PDRI di Sumatera Barat.

“Berita yang menghebohkan politisi dunia di PBB itu berbunyi: Tanggal 1 Maret 1949 pasukan TNI yang dipimpin Letkol Soeharto telah menyerang dan berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam,” tulis AK Jakobi.

Berita hoax pihak Belanda yang menyatakan perjuangan RI sudah lumpuh dan para pemimpinnya sudah ditangkap, serta merta terbantahkan. Didasarkan informasi yang disiarkan insan pers Radio Rimba Raya tadi, ditambah perjuangan gigih para diplomat RI di luar negeri, akhirnya Dewan Keamanan PBB mengeluarkan instruksi pertama: gencatan senjata.

Hasil berikutnya adalah Roem-Royen Statements yang berisi penghentian tembak-menembak. Kemudian, dilanjutkan ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tentang penyerahan kedaulatan penuh wilayah Hindia Belanda kepada Negara Indonesia Serikat.

Begitulah besarnya peran insan pers Radio Rimba Raya pada detik-detik paling menentukan dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Mereka dapat dikatakan sebagai pemegang “simpul” republik, orang-orang yang tidak pernah berhenti “meretweet” informasi kemajuan perjuangan ke dunia internasional. Hasil “retweet” insan pers ini berhasil membuka mata dunia, mata diplomat asing di Dewan Keamanan PBB, yang terlanjur dibohongi dengan informasi hoax oleh Radio Batavia maupun Radio Hilversium.

Entah kenapa, di setiap peringatan Hari Pers Nasional, kisah epik para “angkasawan” ini tidak pernah diungkapkan kepada publik. Mereka dan peran perangkat Radio Rimba Raya seperti terlupakan oleh dunia pers tanah air. Peran mereka hanya ditandai oleh sebuah tugu tua yang didirikan oleh para pelaku sejarahnya pada tanggal 28 Oktober 1987 di Desa Rimba Raya, Kabupaten Bener Meriah (sebelum pemekaran termasuk dalam Kabupaten Aceh Tengah).

Berharap, satu saat Hari Pers Nasional akan berlangsung di tugu tua itu, di tengah belantara Aceh? Lalu nama dan riwayat hidup insan pers yang “mengangkasa” melalui frekuensi Radio Rimba Raya dibacakan satu persatu. Keluarga mereka pasti bangga, karena bukan harta dan gelar pahlawan yang mereka minta, tetapi sejauhmana keingatan kita kepada mereka.

Sekali lagi, Radio Rimba Raya adalah monumen pers. Monumen yang mengingatkan kita tentang peran insan pers yang pernah memegang “simpul” tentang gagal atau berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, mohon tidak melupakan mereka, insan pers pejuang dari belantara Aceh. Wallahualam.

Sumber tulisan: Tgk AK Jakobi, (1992), Aceh Daerah Modal: Long March ke Medan Area, Jakarta: PT Pelita Persatuan, dan dari berbagai sumber.

Radio Perjuangan yang Hilang

http://historia.id/modern/radio-perjuangan-yang-hilang#

Penyambung nyawa Republik di kala amunisi dan bambu runcing
tak lagi sanggup memenangkan pertempuran. Perannya tak banyak tersingkap.

Radio Rimba Raya.

Martin Sitompul

Senin 11 September 2017 WIB    

 pengunjung

1.3k

Di salah satu sudut Museum TNI Yogyakarta terpajang sebuah pemancar radio model lama. Ukurannya hampir sebesar pintu. Bernomor inventaris 60.607.318. Tertera: “Pemancar hasil selundupan dari Malaya digunakan oleh pemerintah RI di Sumatera-Aceh 1948.” Cuma sepintas lalu, tak ada cerita lebih lanjut.

“Dari corongnya-lah dunia internasional mengetahui serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta,” ujar Muhammad TWH (Tuk Wan Haria), mantan wartawan senior kota Medan berusia 84 tahun, kepada Historia.

Pada masanya, pemancar radio itu dikenal sebagai Radio Rimba Raya. Nama “Rimba Raya” diadaptasi dari tempat ia mengudara: hutan belantara di pegunungan Aceh Tengah.

Dari Barang Selundupan

Radio Rimba Raya sebenarnya telah dipersiapkan jauh hari, bahkan sebelum Belanda melancarkan agresi militer I. Pada 2 Juli 1947, Komandan TRI Divisi X Kolonel Husein Yusuf mengeluarkan Keputusan No.0083/CD yang menetapkan Komandan Batalyon B TRI Mayor Nip Xarim sebagai penanggungjawab untuk menyempurnakan peralatan perang Divisi X.

“Untuk itu, Kepala Administrasi dan Penyantun Divisi X, Mayor Usman Adamy, diperintahkan menyediakan bahan-bahan hasil bumi yang akan ditukar dengan peralatan dari luar negeri tersebut,” tulis Pramoedya Ananta Toer, Koesalah Soebagyo Toer, dan Ediati Kamil dalam Kronik Revolusi Indonesia, Jilid III (1947).

Setelah hasil bumi tersedia, mulailah Nip Karim bergerak. Muhammad TWH mengisahkan operasi tersebut berdasarkan cerita yang didapatnya langsung dari Nip Xarim.

Nip Xarim membawa 25 ton getah karet ke Singapura (saat itu masih Malaya). Melalui seorang perempuan penghibur bernama Nancy Ho, yang ditemuinya di klub malam, Nip Xarim diperkenalkan dengan seorang perwira Angkatan Laut Inggris. Perkenalan itu berlanjut menjadi transaksi atas sebuah pemancar radio milik kapal Angkatan Laut Inggris berkekuatan 350 watt. Timbang-terima dilakukan di laut bebas. Dengan menembus blokade laut Belanda di Selat Malaka, Nip Xarim membawa pulang pemancar radio itu ke Aceh.

Di Aceh, pemancar radio itu menjadi milik Penerangan Divisi X yang bermarkas di kota Bireun lalu dipindahkan ke Kutaraja. Pemasangan radio dilakukan W. Schultz, seorang peranakan Indo-Jerman. Schultz merupakan Kepala Stasiun Pos Telegram dan Telepon (PTT) Kutaraja yang telah vakum ketika Indonesia merdeka. Dia kemudian jadi kolega Kolonel Husein Yusuf.

Pemancar radio dipindahkan lagi ke Bireun ketika aktivitas pesawat tempur Belanda meningkat di Aceh Utara, termasuk Kutaraja. Sehari setelah Belanda melancarkan agresi militer II, Daud Beureuh memerintahkan untuk mengamankan radio Divisi X ke dataran tinggi pegunungan Gayo, Aceh Tengah. Kolonel Husein Yusuf mengerahkan pasukan untuk memindahkan seluruh perangkat radio ke Burni Bius, Takengon, 260 km dari Bireun.

Di tengah perjalanan, pesawat Mustang Belanda mengejar iringan truk pengangkut pemancar radio. Rombongan pembawa radio kerap kalang-kabut menghindari tembakan dari udara. Mereka berkali-kali masuk hutan, berpencar dan bersembunyi. Demi keamanan pemancar dan keselamatan kru radio, tujuan ke Burni Bius dibatalkan. Diputuskan memasang pemancar radio di lahan hutan yang bernama Rimba Raya. Rimba Raya terletak di dekat desa Ronga-Ronga, Kecamatan Timang Gajah, 62 km dari Bireun. Kawasan Rimba Raya yang lebat oleh hutan tusam hampir tak tertembus matahari, bahkan di waktu siang.

Menurut Kolonel (Purn.) Syarifuddin –salah seorang penyiar Radio Rimba Raya- dalam Kompas, 23 November 1996, pemancar radio ditempatkan di dalam jurang. Antenanya dipasang di atas pohon. Kabel penghubung pemancar dengan antena ditanam dalam tanah supaya tak digerogoti binatang liar. Tiang antena tak terbuat dari besi melainkan kayu yang dirakit dengan sistem katrol. Ketika deru mesin Mustang Belanda terdengar, antena segera diturunkan, dinaikkan kembali saat keadaan aman.

Pada 30 Januari 1948, Radio Rimba Raya mulai beroperasi.

Peringatan Hari Pers Nasional di Bener Meriah Dipusatkan di RRR

Home / Keber Ari Gayo / Peringatan Hari Pers Nasional di Bener Meriah Dipusatkan di RRR

Posted by: lintasgayo.co in Keber Ari Gayo, Sosial Budaya, Terbaru 22 mins agoComments Offon Peringatan Hari Pers Nasional di Bener Meriah Dipusatkan di RRR

Ilustrasi : akurat

Plt. Kadis Kominfo Bener Meriah

REDELONG-LintasGAYO.co : Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) ke-71 tahun 2017, Pemkab Bener Meriah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) setempat didukung para pekerja jurnalistik di daerah tersebut akan menggelar rangkaian kegiatan di lokasi Tugu Radio Rimba Raya (RRR) tepat pada 9 Februari 2017 mendatang.

“Pemkab bersama PWI dan rekan-rekan wartawan bersepakat akan memeriahkan peringatan HPN tahun ini, dan ini yang pertama kali kita lakukan di Bener Meriah,” ujar Plt. Kadis Kominfo, Irmansyah, SSTP, Senin pagi 6 Februari 2017.

Disebutkan, agenda utama peringatan HPN adalah upacara berbagai elemen di tugu RRR.

Sementara untuk tema yang diusung, lanjutnya, disepakati kalimat yang disiarkan oleh Radio Rimba Raya ke seantero terkait kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) saat digempur Agresi Meliter Belanda II di tahun 1948-1949.

ilustrasi RRR (sumber internet)

“Republik Indonesia Masih Ada Dari Rimba Raya, itulah tema HPN 2017 di Bener Meriah,” ungkap Irmansyah sambil menyebutkan kegiatan ini juga didukung Kabiro Humas Setdaprov Aceh, Frans Dellian, SSTP. MSi.

Sementara ketua PWI Bener Meriah, Khalisuddin mengungkapkan selain upacara resmi di tugu RRR, juga akan digelar lomba menulis untuk pelajar SMA sederajat tentang kemajuan dan potensi Bener Meriah setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh Tengah.

“Lomba menulis ini bertujuan meningkatkan wawasan siswa tentang daerahnya, juga kita harapkan makin banyak generasi penulis di Bener Meriah,” ungkap Khalisuddin dengan menimpali ketentuan lomba dan hadiah akan segera diumumkan ke publik.

Secara nasional, HPN akan diperingati di Maluku yang dijadwalkan turut dihadiri Presiden RI, Joko Widodo. (WA)

Apel Kebhinekaan, Hasanuddin Darjo: Radio Rimba Raya Berperan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia

 November 15, 2016 suarapublik.co.id 1206 Views  0 Comment

Laporan: WAN KURNIA
Editor: PAJIBER MBO

BENER MERIAH – www.suarapublik.co.id | PELAKSANA Tugas Bupati Kabupaten Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM sebagai Inspektur pada apel bersama tokoh agama di halaman kantor Polres Bener Meriah, Selasa (15/11/2016). Turut hadir dalam acara tersebut para anggota Forkopimda-Forkopimda Plus, para perwira, bintara dan seluruh jajaran Polres Bener Meriah, para tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam Kabupaten Bener Meriah.

Dalam amanatnya, Plt Bupati Bener Meriah Drs. Hasanuddin Darjo, MM mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia kepada jajaran POLRI di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Tanggal 08 November 2016 tentang evaluasi pengamanan unjuk rasa di istana negara, 04 November 2016. Serta surat telegram Kapolri nomor ST/2750/XI/2016 tentang pelaksanaan apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai, dan surat telegram Dir Binmas Polda Aceh nomor : ST/898/XI/2016 tentang apel Besar Kebhinekaan Cinta Damai di wilayah hukum masing-masing.

“Apel bersama tokoh agama ini sangat penting kita laksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat terhadap keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat, guna mencegah berulangnya kembali pengerahan massa ke Jakarta. Marilah kita percayakan proses ini kepada penegak hukum”, kata Plt Bupati Bener Meriah itu.

Pada kesempatan itu juga Drs. Hasanuddin Darjo menyampaikan, baru saja bangsa ini memperingati hari pahlawan 10 November yang lalu, mari ambil hikmah dari hari pahlawan tersebut dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat guna mewujudkan persatuan dan kesatuan NKRI yang kokoh.

“Jasa pahlawan terutama kaum ulama tidak boleh dilupakan, mengenang hari pahlawan, kita juga harus mengingat jasa Radio Rimba Raya. Pada agresi militer Belanda ke II Tahun 1948, pada saat itu Belanda menguasai Ibu Kota Pemerintahan Indonesia. Belanda mengumumkan lewat Radio Hilversum (milik Belanda-red) pada dunia, bahwa negara Indonesia tidak ada lagi, disinilah peran penting Radio Rimba Raya, adalah Radio Indonesia darurat yang disiarkan dari Dataran Tinggi Gayo atau tepatnya di Kecamatan Pintu Rime Gayo yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Bener Meriah, melalui radio inilah disiarkan pesan-pesan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu Yogyakarta yang merupakan ibukota darurat Republik Indonesia telah dikuasai Belanda. Radio ini memiliki panggilan sinyal: Suara Radio Republik Indonesia, Suara Indonesia Merdeka, Radio Rimba Raya, Radio Divisi Sepuluh”, cerita Plt Bupati Bener Meriah itu.

Dia juga menambahkan, dengan suara yang sayup lantang dari Dataran Tinggi Tanoh Gayo mengatakan bahwa Indonesia masih ada, siaran itu dapat ditangkap jelas oleh Radio Semenajung Melayu (Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, bahkan Australia dan Eropa, akhirnya akibat berita yang disuarakan itu banyak negara dunia dengan serta merta mengakui kemerdekaan Indonesia.

Dengan adanya berita yang disiarkan Radio Rimba Raya merupakan pukulan “KO” bagi Pemerintah Belanda, “Dan, Alhamdulillah pemutaran dan diskusi film radio perjuangan Rimba Raya dilaksanakan pada Senin, 14 November 2016 kemarin di Universitas Indonesia (UI) Jakarta,”terang Drs. Hasanuddin Darjo.

Diakhir sambutannya Plt Bupati Bener Meriah itu menambahkan, sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin melalui PILKADA. Momen PILKADA di Kabupaten Bener Meriah dapat kita jadikan barometer, sejauh mana tingkat kesetiaan kita dalam menjaga negeri tercinta ini pada umumnya dan Bener Meriah pada khususnya, dari gejolak batin yang ingin memilih salah satu pemimpin yang dianggap baik menurut hati nurani masing-masing pemilih.

“Namun perlu diingat, siapapun pilihan kita, menang atau kalah janganlah menjadi persoalan, yang penting kita harus ikut menggunakan hak pilih kita dalam memberikan suara. Yakinlah siapapun yang menang atau kalah semuanya adalah ketentuan ALLAH, marilah kita sukseskan PILKADA Bener Meriah dalam suasana aman dan damai”, pinta Drs. Hasanuddin Darjo.

Sebelum menutup sambutannya Plt Bupati Bener Meriah itu menitipkan beberapa pesan yaitu, kita semua bersaudara. Jadikanlah PILKADA untuk lebih mempererat persaudaraan antara kita. Rasulullah memberi isyarat dalam haditsnya, yang artinya, tidak ada surga bagi siapa yang memutuskan tali persaudaraan, dan mari kita jaga keharmonisan dengan memperindah ucapan, memperindah perilaku, dan memperindah tali persaudaraan. Anggaplah PILKADA sebagai ajang demokrasi dengan bingkai persaudaraan dan silaturahmi.

Pantauan www.suarapublik.co.id di Kantor Polres Bener Meriah usai menggelar apel, Plt Bupati Bener Meriah membuka acara pertemuan dengan tokoh agama di gedung serbaguna kantor Polres setempat, selanjutnya Plt Bupati Bener Meriah melakukan kunjungan ke kantor Panwaslih Bener Meriah. (*)